Pada hari Juma’at (22/2/2019), Presiden Jokowi membagikan atau menyerahkan 3.000 sertifikat tanah gratis kepada warga Jakarta selatan di gelanggang remaja, pasar minggu Jakarta selatan. Dalam acara tersebut Presiden Jokowi tidak lupa memberikan sambutannya, dalam sambutannya tersebut Presiden Jokowi menjawab tuduhan jika membagikan sertifikat tanah secara gratis kepada rakyat itu tidak ada gunanya. “kalau ada yang bilang bagi-bagi sertifikat tanah tidak ada gunannya, tidak apa-apa tapi program ini (bagi-bagi sertifikat tanah gratis) akan tetap kita lanjutkan “. Ungkap Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan jika program bagi-bagi sertifikat tanah, adalah solusi untuk sengketa lahan dan tanah yang sering terjadi di Indonesia, baik sengketa rakyat dengan rakyat atau rakyat dengan perusahaan bahkan rakyat dengan pemerintah.
Menurut Presiden Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah ini bukan Cuma di berikan di Jakarta saja tapi juga di berikan di seluruh Indonesia “ setiap saya ke desa atau kampong banyak sekali sengketa lahan dan tanah terjadi di mana-mana, ini kita harus sampaikan di mna-mana. Enggak di Sumatra, NTB, NTT, papua, menyangkut hidup mati tanah itu”.
Jika Presiden Jokowi terpilih kembali sebagai presiden 2019-2024 apakah program bagi-bagi sertifikat tanah akan dilanjutkan? Menurut ketua tim kampanye daerah jawa barat (TKD) jokowi-amin, dedi mulyadi mengatakan, Program atau kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah gratis ini harus di dukung dan di lanjutkan kembali.
Menurut dedi, kebijakan jokowi yang membagi-bagikan sertifikat tanah untuk rakyat Indonesia ini merupakan spirit kerakyatan, masih menurut dedi, spirit seperti ini harus didukung atau di dorong bukan hanya saat pilpres saja, tapi juga pada saat Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden RI. Dedi percaya jika jokowi akan terpilih kembali di pilpres 2019.
Wacana untuk melanjutkan sertifikat tanah secara gratis jangan berhenti pada saat pilpres saja, tetapi dilanjutkan pada kepemimpinannya yang ke dua nanti, kebijakan itu harus terus didukung agar rakyat Indonesia memiliki hak yang sama secara berkeadilan.
Dedi juga mengatakan jika tanah adat di seluruh Indonesia juga harus di lindungi, jangan sampai terjadi lagi penyerobotan tanah adat sebab tanah itu sudah sebagai tradisi. Terutama di daerah Sumatra dan Kalimantan di situ banyak tanah adat, sementara di jawa barat juga ada yang namanya suku baduy dan juga komunitas tradisional yang lainnya, mereka harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah secara utuh.
Tanah adat menurut dedi harus dilindungi, karena dilihat dari aspek keindonesiaan dan kenusantaraan, karena mereka jauh lebih dulu menguasai tanah itu di bandingkan mereka yang baru datang.
Tapi masalahnya mereka tidak memiliki bukti atau sertifikat tanah, sebab menurut mereka memahami tanah itu adalah spirit budaya bukan sekedar sertifikat tanah. Perlindungan tanah adat yang sedang dilakukan oleh Presiden kita Joko widodo. Dan hal itu harus kita dukung. Sertifikat tanah adat harus nama kelompok bukan nama perseorangan, jika nama perseorangan kemungkinan untuk di jual lebih besar.
Kebijakn kepada tanah ada juga harus dilindungi dan harus di berikan peraturan lengkap, maka tanah adat tersebut akan terus terlindungi secara hukum. Karena kepemimpinan kedepan bukan hanya di pimpin oleh pak jokwi, jika pemimpin berikutnya tidak memiliki spirit yang sama dengan beliau maka tanah adat akan terancam, ungkap dedi.
Masih menurut dedi, Presiden Jokowi sangat memahami tentang tanah rakyat dan tanah adat, maka kebijakannya harus kita semua dukung agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan lancar.
Comment